Merespon hal tersebut, Pemerintah Lampung Timur bersama Pattiro Lampung dana YKWS telah menginisiasi terbentuknya Pokja Adaptasi Perubahan Iklim yang responsif gender. Pokja terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas PPPA, Dinas PUPR, dan BPBD.
“Selain mendorong aksi adaptasi perubahan iklim, Pokja juga menyoroti dampak perubahan iklim kepada kelompok rentan, seperti perempuan, anak, disabilitas, dan lansia,” kata Koordinator Program VICRA, Isyanto, Kamis (17/11).
Menurutnya, Pokja API Lampung Timur telah menyusun 15 rencana strategis bersama Desa Tegalyoso dan Desa Tulusrejo yang akan dilaksanakan selama tiga tahun sejak 2022 hingga 2024. Strategis meliputi pengembangan ownership dan komitmen, identifikasi peraturan perundang-undangan dan penyusunan roadmap.
Pada tahun 2023, Pokja akan menyusun berbagai kajian, diantaranya kajian kerentanan dan risiko iklim serta mendorong terbentuknya kampung iklim di lima desa.
“Persiapan kampung iklim akan dimulai pembentukan kelompok kerja di tingkat desa. Selanjutnya pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat akan dimulai 2024, tahun ini kami akan mendata kebutuhan desa,” kata Sekretaris Pokja, Maya Sakti.
Tak hanya itu, Pokja juga akan berkolaborasi dengan tim terpadu pemantauan gajah untuk mengantisipasi adanya kerusakan area pertanian akibat interaksi gajah dan manusia. Hal ini berkaitan dengan rusaknya hutan lindung yang mengancam keberlangsungan hidup gajah, juga berkontribusi dalam menghasilkan gas emisi.
“Perubahan iklim ini biasanya hanya dilihat bencananya saja, tapi ternyata rentetannya banyak, termasuk gender tadi. Selanjutnya kita akan melakukan pertemuan kembali dengan sinergi bersama tim terpadu,” kata M Yusuf HR, ketua Pokja API yang responsif gender.
Sumber : rmollampung.id
